Desa Nagreg Kendan

Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi telah mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat untuk melakukan kajian terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur. Jika sesuai dengan prosedur dan aturan, Pemkab Bandung pada prinsipnya akan mendukung pembentukan DOB tersebut.

Meskipun demikian Bupati Bandung Dadang M. Naser mengatakan, dirinya bersikap netral terhadap rencana pembentukan DOB Bandung Timur. "Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju tetapi sesuai atau tidak prosedurnya," ujarnya saat seusai Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2019-2024, Senin, 26 Agustus 2019.

saat ini memang ada peraturan baru dari pemerintah pusat tentang pemekaran daerah. Sebagai kepanjangan tangan di daerah, Pemkab Bandung jelas akan mengikuti peraturan tersebut.

"Pemprov Jabar punya kehendak terkait pemekaran wilayah, ternyata awalnya DOB Bandung Timur belum diagendakan untuk kajian. Akhirnya kami usulkan gubernur untuk diagendakan pelaksanaan kajian," tutur Dadang.

Isu pembentukan Kabupaten Bandung Timur sendiri saat ini kembali mencuat setelah beredarnya surat dari Pemprov Jabar terkait 6 DOB baru yang kepada 5 kepala daerah. Surat bernomor 118/2878/Pemksm tertanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar Daud Achmad itu, dilayangkan kepada Bupati Cianjur terkait pembentukan DOB Kabupaten Cianjur Selatan dan Kota Cipanas, kepada Bupati Bekasi terkait DOB Kabupaten Bekasi Utara, kepada Bupati Tasikmalaya terkait DOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Bupati karawarang terkait DOB Kota Cikampek dan Bupati Bandung terkait DOB Kabupaten Bandung Timur.